Produk Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Exstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Pada Tahun 2020 – 2024.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:569.05/Kep.457-Kesbangpol/2017 Tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat.
17.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.300/Kep.921-Bakesbangpol/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.300/Kep.1360-Bakesbangpol/2018 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.900/Kep.842-Kesbangpol/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.900/Kep.761-Kesbangpol/2020 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Daerah Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2021.
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Exstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Pada Tahun 2020 – 2024.
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.